HomeNasionalSaksi Ahli: Rizieq Kena Double Sanksi, Itu Tak Dibenarkan dalam Pemidanaan

Saksi Ahli: Rizieq Kena Double Sanksi, Itu Tak Dibenarkan dalam Pemidanaan

Channel Batam – Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5). Pihaknya menghadirkan tiga saksi ahli.

Ketiganya yakni Epidemiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Tonang Dwi, Ahli Bahasa Universitas Indonesia (UI) Frans Asisi Datang, dan Ahli Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada (UGM) M. Luthfi Hakim.

Diketahui, Rizieq didakwa melakukan penghasutan serta menciptakan kerumunan saat menggelar acara pernikahan putrinya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Barat. Rizieq diketahui sudah membayar denda sebesar Rp50 juta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pakar hukum kesehatan UGM, Luthfi Hakim pun menilai, Rizieq tidak bisa dikenakan dua sanksi sekaligus karena Rizieq telah membayar denda Rp50 juta ke Pemprov DKI Jakarta. Sehingga seharusnya, kata dia, perkara kerumunan Rizieq di Petamburan sudah selesai.

“Apakah menurut ahli penyelesaian pembayaran sanksi administrasi itu masih bisa kenakan pidana lagi?” tanya pengacara Rizieq dalam persidangan di PN Jaktim hari ini, Senin (17/5).

“Tidak bisa, karena apa? Karena sanksi administrasi itu merupakan hukuman yang sudah memulihkan. Jadi sudah memulihkan suatu situasi masyarakat pada kondisi semula,” jawab Luthfi dengan lantang.

Menurutnya, siapapun yang melanggar Undang-Undang Kekarantinaan tidak seharusnya tetap menerima sanksi pidana meskipun sudah membayar denda. Dia menilai, penerapan sanksi pidana dan denda secara bersamaan tidak dibenarkan oleh hukum.

“Kalau dikenakan sanksi lagi, maka, dia memperoleh double sanksi dan itu tidak dibenarkan dalam pemidanaan,” ungkapnya.

Namun, Majelis hakim menilai denda Rp50 juta yang dibayarkan Rizieq merupakan sanksi administratif bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta saja, tidak tergolong sanksi hukum. Sehingga, Majelis hakim menilai pembayaran denda tersebut tidak membuat Rizieq kebal hukum.

“Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta, bukan sanksi dari lembaga peradilan, tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat membacakan putusan sela dalam sidang di PN Jakarta Timur, 6 April lalu.

Diketahui, Rizieq didakwa melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 59 ayat 3 huruf c dan d UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 10 huruf b KUHP jo Pasal 35 ayat 1 KUHP.

Dalam kasus penghasutan dan kerumunan di Petamburan ini, ada 5 mantan petinggi FPI lainnya yang dituntut terpisah, kelimanya yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus AL-Habsyi, dan Maman Suryadi. (joe)

spot_img
spot_img

Populer

News Update

Berita Terkait