HomeMetroEx Officio BP Batam dan Tak Optimalnya Performa Ekonomi Dari Kajian UGM

Ex Officio BP Batam dan Tak Optimalnya Performa Ekonomi Dari Kajian UGM

Channel Batam – Pro kontra muncul usai Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyurati Presiden agar kebijakan rangkap jabatan ex-officio Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam ditinjau ulang.

Ada yang mendukung dan ada yang tetap setuju BP Batam dijabat ex-officio. Para anggota Fraksi Nasdem Kepri sebelumnya menganggap surat yang disampaikan Jumaga Nadeak, bukan atas nama DPRD Kepri. Sementara itu, dukungan penuh justru disampaikan Fraksi Golkar DPRD Kepri sebelumnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepri, Teddy Jun Askara sebelumnya mengatakan bahwa surat dari DPRD Provinsi Kepri yang di tandatangani Ketua DPRD Provinsi Kepri sangat berdasarkan fakta-fakta di lapangan mulai dari pantauan investasi dan loncatan ekonomi yang justru mundur.

“Surat tersebut hasil dari mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, yang mana seluruh Assosiasi dan Himpunan pengusaha bahkan sudah lebih dahulu menyurati Presiden R.I secara tegas menolak jabatan ex Officio Kepala BP Batam, ini pendapat para pengusaha clear bukan karna kepentingan partai tertentu, maka saya atas nama Ketua Fraksi Partai Golkar Prov Kepri mendukung penuh bahkan akan mengawal aspirasi tersebut sampai goal,” tegasnya.

Kalangan pengusaha di Kepri menilai rangkap jabatan ex officio BP Batam ini tak berdampak positif kepada dunia usaha. Mereka khawatir hal ini hanya akan dijadikan kepentingan politis oknum-oknum tertentu.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Kadin Kepri Tony Siahaan menilai sistem pemerintahan Wali Kota Batam ex offico Kepala BP Batam sangat resisten. Terutama terhadap hal-hal yang berbau kepentingan.

Tonny menyarankan, BP Batam seharusnya dipimpin kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik praktis. “Sebaiknya, Kepala BP Batam bukan ex officio dari wali kota Batam,” ujar Tony.

Nasdem dukung rangkap jabatan

Politisi Partai NasDem Willy Aditya sebelumnya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam tidak menghargai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya, gimana tidak, belum lagi dua tahun berjalan, sudah digugat sedemikian rupa. Padahal ini terobosan dari Pak Jokowi di kawasan Batam,” kata Anggota Komisi XI DPR-RI ini dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021 lalu.

Sebelumnya Presiden Jokowi memang mengambil kebijakan agar BP Batam dijabat ex officio oleh Wali Kota Batam supaya tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kota industri ini.

Namun sebelumnya, pada 2019 lalu, pusat kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) justru menganggap hal itu justru blunder.

Kajian UGM

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gadjah Mada pada 2019 lalu mengkaji terkait ‘Optimalisasi Perekonomian Batam’. Dalam kajian ini, peneliti UGM tidak menyarankan adanya ex officio BP Batam.

spot_img
spot_img

Populer

News Update

Berita Terkait