HomeLocal newsRusak Hutan Lindung di Batam Jadi Perumahan, Bos-Korporasi Jadi Tersangka

Rusak Hutan Lindung di Batam Jadi Perumahan, Bos-Korporasi Jadi Tersangka

Channel Batam, JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Bareskrim Polri mengungkap kasus perusakan hutan lindung di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), untuk dijadikan perumahan. Bos dan korporasi yang terlibat dalam kasus tersebut ditetapkan menjadi tersangka.

“Penyidik Gakkum KLHK bersama-sama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri, menangkap RM alias YG (44) Direktur PT PMB di Tanjung Pinang Kepri. RM ditetapkan sebagai tersangka kasus perambahan dan perusakan hutan lindung yang dijadikan kavling perumahan,” kata Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, dalam keterangannya, Kamis (6/5/2021).

Kawasan hutan lindung yang dirusak berada di Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Tersangka RM ditahan di Cabang Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta.

Dia menjelaskan penetapan RM sebagai tersangka RM merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap Zazli bin Kamel komisaris PT PMB. Zazli telah diputuskan bersalah oleh PN Batam dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar, subsider 3 bulan penjara, 19 Oktober 2020.

“Dalam pengembangan kasus ini Penyidik Gakkum KLHK tidak hanya menyidik pelaku perorangan RM sebagai direktur dan Zazli sebagai Komisaris PT PMB, akan tetapi melakukan penyidikan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT PMB. Penyidik telah menetapkan PT PMB sebagai tersangka korporasi,” ungkapnya.

KLHK menyatakan tak akan berhenti menindak kasus perusakan lingkungan dan kawasan hutan. Gakkum KLHK sudah membawa sekitar 1.081 kasus perusakan lingkungan ke pengadilan dalam beberapa tahun.

Terkait kasus perambahan dan perusakan lingkungan dan kawasan hutan di Batam, ada beberapa kasus lain yang sedang diproses penyidik KLHK, termasuk kasus kejahatan perusakan lingkungan dan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT KAS dan PT AMJB.

KLHK ingin pelaku kejahatan perusakan lingkungan dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Rasio Sani menambahkan kasus perusakan lingkungan dan kawasan hutan, termasuk menjadi perhatian Komisi IV DPR RI.

spot_img
spot_img

Populer

News Update

Berita Terkait