Home Ekbis Begini Formulasi Penetapan UMP dan UMK dalam UU Cipta Kerja

Begini Formulasi Penetapan UMP dan UMK dalam UU Cipta Kerja

Channel Batam – Pemerintah telah menyelesaikan beberapa aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), salah satunya mengatur perhitungan upah buruh baru sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP nomor 78 tahun 2015.

Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun sekali. Upah minimum terdiri provinsi kabupaten dan kota. Upah ditetapkan berdasarkan formulasi dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Baik meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan.

Di dalam pasal 25 ayat 4 dijelaskan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja,dan median upah. Di mana penetapan ini bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Penyesuaian upah dilakukan dengan membentuk batas atas yang merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi perkapita dan rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Kemudian juga ada batas bawah, yaitu upah minimum merupakan acuan upah minimum terendah yang besarannya 50 persen dari batas atas upah minimum. Nilai batas atas dan bawah serta pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi akan digunakan untuk menghitung formula penyesuaian nilai upah minimum.

“Penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan,” bunyi pasal 26 ayat 3 seperti dikutip, Senin (22/2).

Untuk upah minimum provinsi (UMP), Gubernur wajib menetapkan UMP setiap tahun. Penyesuaian nilai upah dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. Dalam tahun berjalan UMP lebih tinggi dari batas atas UMP, maka gubernur wajib menetapkan upah tahun berikutnya dengan nilai upah tahun berjalan.

Populer

News Update

Berita Terkait