Home Internasional Undang-Undang Baru Arab Saudi Mudahkan Wanita Nikah 'Lagi'

Undang-Undang Baru Arab Saudi Mudahkan Wanita Nikah ‘Lagi’

Channel Batam – Undang-Undang Arab Saudi yang baru akan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Termasuk dalam upaya mendaftarkan pernikahan maupun mengajukan perceraian dan untuk menikah lagi.

Seorang warga Saudi yang enggan disebut nama panjangnya, Alfadl (27 tahun) mengatakan gagal menikah lantaran wali nikahnya, yakni pamannya menolak laki-laki yang dia suka. Pamannya menolak lamaran laki-laki tersebut lantaran berbeda suku dengannya.

“Saya kehilangan ayah ketika saya masih muda, dan paman saya menjadi wali saya, paman terus menolak lamaran yang saya terima karena laki-laki itu bukan dari suku kami, atau kelas elite,” kata Alfadl, dilansir dari Republika.co.id, Kamis (24/12/20).

“Ini tidak benar dan tidak dalam agama kami. Saya berjuang setelah menderita selama enam tahun dan memenangkan kasus saya tahun ini,” sambungnya.

Dalam kasus serupa baru-baru ini, Pengadilan di Riyadh mencabut hak perwalian seorang ayah yang mencegah pernikahan putrinya. Perempuan muda itu mendesak pengadilan untuk mengalihkan perwaliannya ke otoritas Syariah, diwakili hakim.

Kementerian Kehakiman mengatakan pengadilan menyelesaikan prosedur hukum dalam waktu lima hari sejak perempuan tersebut mengajukan kasus. Dalam reformasi baru-baru ini, sebagai bagian dari program Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman, perempuan diberi lebih banyak hak otonomi.

Perempuan Saudi kini diperbolehkan mengemudi, mendaftar untuk menikah atau bercerai, mendapatkan akta kelahiran anak mereka dan menjadi wali sah anak-anak mereka setelah perceraian. Perempuan Saudi yang berusia di atas 21 tahun juga sudah diizinkan mengajukan paspor dan bepergian tanpa wali laki-laki.

Bayan Zahran, seorang pengacara Saudi, mengatakan telah terjadi kemajuan nyata dalam hak-hak perempuan dalam sistem peradilan, termasuk dalam kasus yang dikenal sebagai Adl, di mana perempuan dilarang menikah oleh wali laki-laki mereka. “Majelis Hakim Agung telah memutuskan bahwa kasus-kasus ini tidak boleh ditunda,” kata Zahran.

Populer

News Update

Berita Terkait